STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN MASALAH PELINTAS BATAS INDONESIA-TIMOR LESTE
| Main Author: | Remigius Seran, 071614553019 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/80042/1/ABSTRAK_THI.08%2018%20Ser%20s.pdf http://repository.unair.ac.id/80042/2/FULLTEXT_THI.08%2018%20Ser%20s.pdf http://repository.unair.ac.id/80042/3/JURNAL_THI.08%2018%20Ser%20s.pdf http://repository.unair.ac.id/80042/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Salah satu perbatasan yang memiliki isu tata kelola yang pelik adalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Urgensi untuk menata Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste serta para pelintas batas didasari oleh alasan historis yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penataan perbatasan Indonesia dengan Negara lain. kebijakan tata kelola perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dicirikan oleh: kebijakan tata kelola perbatasan mengindikasikan keinginan untuk menerapkan pendekatan terintegrasi, praktek tata kelola cenderung terfragmentasi di mana dua pendekatan sangat dominan yakni pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan sosial ekonomi. Kebijakan tata kelola perbatasan yang mengabaikan variable identitas kultural justru menghasilkan respons sebaliknya yakni penggunaan identitas kultural untuk menantang konsepsi dan kebijakan dominan versi negara dalam tata kelola perbatasan. Fenomena “jalan tikus” dan jaringan interaksi lintas batas lain yang disebut illegal oleh negara dapat dibaca sebagai sebuah bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap klaim kedaulatan negara atas perbatasan. Dalam kebijakan tata kelola perbatasan yang terintegrasi, pendekatan budaya harus menjadi salah satu komponen utama yang mewarnai pendekatan lain. Jailly menempatkan empat dimensi kebijakan secara sejajar, pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, politik lokal dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah kebijakan bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi. Kajian ini mengusulkan konsep ruang sosial kultural lintas batas (Trans-border social and cultural space) sebagai elemen penting dalam tata kelola perbatasan yang terintegrasi.