PEMILU LEGISLATIF 2014 DI DAERAH BENCANA DI KABUPATEN KARO DAN SIDOARJO (Studi tentang Jaminan Hak Pilih bagi Korban Bencana)
| Main Author: | ERIFAN MANULLANG, 071614453030 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/79844/1/ABSTRAK_TP.09%2018%20Man%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/79844/2/FULLTEXT_TP.09%2018%20Man%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/79844/3/JURNAL_TP.09%2018%20Man%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/79844/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Sidoarjo. Alasanya, karena terdapat kesamaan kondisi keduanya yaitu dampak bencana alam yang mengakibatkan penduduk harus mengungsi atau direkolasi ditempat yang baru. Dari jenis bencananya, terdapat perbedaan antara bencana yang diakibatkan erupsi Gunung Sinabung dengan semburan lumpur Sidoarjo. Yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana KPU Kabupaten Karo dan Sidoarjo memberi jaminan hak pilih kepada pengungsi/ korban bencana pada pemilu legislatif 2014. Selain itu apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemilu di daerah bencana. Penelitian ini dilakukan dengan description research. Sedangkan analisis data terdiri dari tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, KPU Kabupaten Karo maupun Sidoarjo dalam menjamin hak pilih korban melalui dua langkah. Pertama, langkah yang tidak terkait dengan tahapan yaitu melakukan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi. Kedua, langkah yang terkait dengan tahapan yang berfokus pada tahapan penataan daerah pemilihan, pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan pemungutan suara. KPU Kabupaten Karo lebih menitikberatkan pada upaya memindahkan lokasi TPS ke tempat Pengungsian atau tempat strategis lainya. Sedangkan KPU Kabupaten Sidorajo lebih menitikberatkan pada proses pencatatan pemilih korban lumpur ke dalam DPT di wilayah domisili mereka saat itu dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili. Hambatan terbesar yang dihadapi kedua satker tesebut adalah pada proses pemutahiran data pemilih dan validasi data korban bencana serta penduduk tidak terdeteksi keberadaaanya. Rekomendasi yang disarankan adalah penyusunan regulasi pemilu yang responsive terhadap bencana, ketentuan yang mengatur hubungan antar stakeholder, penerapan Sistem Magejemen Risiko (SiMeri) guna menyusun perencanaan yang lebih akurat. Semua hal ini sebagai upaya untuk menjamin hak pilih korban bencana alam.