Dampak Kebijakan Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pada Kualitas Layanan Kereta Listrik (KRL) berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Studi pada KRL Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) di PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) Jakarta Pusat)
| Main Author: | DITHA NEVIYANTI, 071411131021 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/79300/1/ABSTRAK_Fis.AN.101%2018%20Nev%20d.pdf http://repository.unair.ac.id/79300/2/FULLTEXT_Fis.AN.101%2018%20Nev%20d.pdf http://repository.unair.ac.id/79300/3/JURNAL_Fis.AN.101%2018%20Nev%20d.pdf http://repository.unair.ac.id/79300/ http://www.lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan subsidi Public Service Obligation (PSO) pada kualitas layanan Kereta listrik (KRL) berbasis standar pelayanan minimum (SPM) (Studi pada KRL Jakarta , Bogor, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) di PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Jakarta Pusat yang dilatar belakangi oleh jumlah subsidi PSO yang mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan menggunakan teori dampak kebijakan dari Thomas R Dye, James Anderson dan William N Dunn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan informan yaitu pihak MTI, PT KCI dan masyarakat pengguna KRL. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi PSO tidak berdampak secara langsung pada kualitas layanan KRL berbasis standar pelayanan minimum (SPM),berikut penjelasannya: 1). Pembayaran subsidi PSO yang dibayar tiap triwulanan, menyulitkan sisi cashflow PT KCI. 2). Penentuan besaran jumlah subsidi PSO berdasarkan proyeksi jumlah penumpang KRL. 3). Kekurangan subsidi PSO ini dapat berimplikasi pada terkendalanya mewujudkan kualitas layanan yang berbasis SPM kepada masyarakat (penumpang). 4). Seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati KRL yang berkualitas SPM dengan membayar separuh dari harga yang ditetapkan oleh operator yaitu sebesar Rp 3000. 5). Di era rezim transportasi murah ini memicu kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang ada, sehingga dapat berimplikasi pada penurunan kualitas layanan yang berbasis SPM tersebut. Adapun bentuk – bentuk rekomendasinya : Pemberlakuan subsidi tepat sasaran dan kerjasama antara masyarakat & penyedia layanan untuk menjaga fasilitas umum.