DUALISME PENGATURAN HARTA BENDA PERKAWINAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN
| Main Author: | ANIS TIANA, S.H., M.H., 031624253062 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/76484/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/76484/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/76484/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Tesis ini berjudul “Dualisme Pengaturan Harta Benda Perkawinan Pasangan Perkawinan Campuran” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Kedudukan Hukum Harta Benda Perkawinan dalam Struktur Perkawinan Campuran; (2) Harmonisasi Pengaturan Harta Benda Perkawinan dari Pasangan Perkawinan Campuran yang Tunduk Pada sistem Hukum yang Berbeda. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa, adanya dualisme pengaturan harta benda perkawinan dalam perkawinan campuran yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Kedudukan harta benda perkawinan pasangan perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan di Jerman di atur dalam Bürgerliches Gesetzbuch. Perbedaan sistem hukum dalam perkawinan campuran menimbulkan banyak permasalahan bagi pembagian harta benda perkawinan ketika terjadi putusnya perkawinan yang diakibatkan karena perceraian. Dalam hal ini, hukum mana yang akan dipakai jika terjadi sengketa akibat adanya putusnya perkawinan dikarenakan perceraian. Keberadaan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran sangat penting guna mempermudah pembagian harta benda perkawinan. Selain dari itu harmonisasi pengaturan harta benda perkawinan pasangan perkawinan campuran juga sangat diperlukan mengingat keberadaan hukum perdata internasional saat ini masih belum cukup memadai dalam memecahkan masalah perkawinan campuran khususya terhadap harta benda perkawinan