PENGENDALlAN MUTU PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK: TINJAUAN IMPLEMENTASI SPM 1
| Main Author: | AHMAD MUHAJIR, 041614253026 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/76466/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/76466/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/76466/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Dalam usaha menjaga dan mengendalikan output yaitu opini yang berkualitas, KAP membutuhkan sistem pengendalian mutu. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Standar Pengendalian Mutu 1 yang diadopsi dari International Standard of Quality Control (ISQC) 1 untuk menyediakan guidelines untuk KAP dalam rangka menjalankan control atas kualitas yang dihasilkan atas jasa yang ditawarkan oleh KAP sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. SPM 1 Kantor Akuntan Publik, mencakup unsur yang terbagi atas tanggung jawab kepemimpinan KAP, etika profesi yang berlaku, prosedur penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien, SDM, pelaksanaan pekerjaan assurance, dan pemantauan pekerjaan. IAPI telah mendesak seluruh Kantor Akuntan Publik yang ada di Indonesia termasuk KAP menengah dan kecil untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mematuhi SPM 1. Namun, SPM 1 merupakan tantangan besar bagi KAP kecil dan menengah untuk diimplementasikan. Praktisi kecil dan menengah merasa bahwa beberapa persyaratan di SPM 1 tidak sesuai untuk diterapkan pada KAP mereka. Kurangnya kesadaran akan persyaratan SPM 1 dan juga kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menerapkan persyaratan SPM 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Pengendalian Mutu 1 beserta kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan dalam pengimplementasian sistem pengendalian mutu agar dapat berjalan dengan efektif sesuai yang dipersyaratkan oleh SPM 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM 1 dalam pelaksanaan sistem pengendalian mutu pada KAP Subagyo & Luthfi Cabang Malang sudah berjalan, namun terdapat beberapa defisiensi yang teridentifikasi pada dokumentasi aspek pelakasanaan pekerjaan dan pemantauan. Kendala yang dihadapi adalah penerapan secara utuh sulit dilakukan karena SPM 1 hanya bersifat kebijakan-kebijakan umum saja. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mempelajari surat edaran yang dikeluarkan oleh IAPI dalam rangka implementasi SPM 1 pada KAP menengah dan kecil