PEMBEBASAN UTANG PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
| Main Author: | DWI WIDIA ASTUTI, S.H., 031624253053 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/76122/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/76122/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/76122/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penulisan tesis ini membahas mengenai Pembebasan Utang Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Peranan pajak sangat penting dalam keuangan negara. Pajak menjadi dibutuhkan dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya pengeluaran rutin negara. Namun, tidak jarang terdapat tindakan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Kondisi tersebut disadari oleh pemerintah sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Pengampunan Pajak mengakibatkan timbulnya berbagai pandangan di masyarakat karena untuk beberapa wajib pajak yang patuh, menganggap bahwa para pelanggar pajak diberikan kemudahan atas kesalahan mereka. Sehingga hal tersebut tidak mencerminkan keadilan sebagaimana yang termasuk salah satu tujuan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai legalitas pembebasan utang pajak dalam rangka pengampunan pajak dan upaya hukum bagi wajib pajak yang dikenai sanksi akibat pelanggaran peraturan pengampunan pajak. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian hukum doctrinal research yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa legalitas pembebasan utang pajak telah memenuhi syarat sahnya suatu aturan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Upaya hukum wajib pajak yang dikenai sanksi akibat pelanggaran peraturan pengampunan pajak dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, terkait aturan lebih lanjut dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak