IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI OLEH UPT PELATIHAN KERJA SURABAYA SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
| Main Author: | DENNAR TAUFFANI RACHMASTIKA, 071111011 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/74668/1/ABSTRAK_Fis.AN.79%2018%20Rac%20i.pdf http://repository.unair.ac.id/74668/2/FULLTEXT_Fis.AN.79%2018%20Rac%20i.pdf http://repository.unair.ac.id/74668/3/JURNAL_Fis.AN.79%2018%20Rac%20i.pdf http://repository.unair.ac.id/74668/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Tenaga kerja yang ada di Indonesia mayoritas merupakan tenaga kerja yang masih memiliki pendidikan di bawah rata-rata dan tidak memiliki keterampilan tertentu sehingga sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan. Dengan keadaan yang seperti itu, pemerintah melalui UPT Pelatihan Kerja Surabaya menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas SDM yanag ada di Surabaya khususnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelatihan kerja berbasis kompetensi oleh UPT Pelatihan Kerja Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik penentuan informan secara purposive. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara mendalam dan dokomentasi. Proses analisa data dapat menggabungkan data primer dan sekunder yang didapat, selanjutnya melakukan pengkategorian menggunakan tema substantif yang disiapkan dan menata kembali untuk dilakukan interpretasi data dan kesimpulan. Kemudian validitas data diuji dengan triangulasi data sehingga data yang disajikan ialah data yang absah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelatihan berbasis kompetensi oleh UPT Pelatihan Kerja Surabaya telah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi yakni, sumber daya instruktur dan peralatan pelatihan yang belum memadai, pegawai honorer yang kurang paham terhadap tugasnya. Secara sistem, aspek-aspek tersebut dapat mengganggu keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan.