COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN NARKOBA ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
| Main Author: | Daniar Rizky Utami, 071411131012 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/74510/1/ABSTRAK_Fis.AN.34%2018%20Uta%20c.pdf http://repository.unair.ac.id/74510/2/FULLTEXT_Fis.AN.34%2018%20Uta%20c.pdf http://repository.unair.ac.id/74510/3/JURNAL_Fis.AN.34%2018%20Uta%20c.pdf http://repository.unair.ac.id/74510/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Collaborative Governance dalam pengendalian narkoba di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive dan snow ball. Data yang diperoleh berasal dari studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Proses analisis data dilakukan dengan mereduksi, dan mengorganisasikan data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian validitas data diuji melalui triangulasi sumber sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance yang dilaksanakan dengan melihat delapan kriteria keberhasilan pemerintahan kolaboratif yang dikaitkan dengan tiga indikator dari pelaksanaan program Kebijakan P4GN yakni pencegahan, pemberantasan dan Kebijakan P4GN. Hal ini terlihat dari lima kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama kriteria distiributive accountability dan access to resources pada indikator Kebijakan P4GN. Kriteria tersebut menunjukkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum kolaborasi, dan ketersediaan sumber keuangan yang masih belum tersedia. Berdasarkan hal ini, peneliti memberi saran kepada BNN Provinsi Jawa Timur sebagai pemerintah yang menangani persoalan pengendalian narkoba dan pelaksana Kebijakan P4GN untuk lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan kolaboratif. Selain itu juga diperlukan manajemen sumber daya kolaborasi dengan mekanisme yang tepat bagi perkembangan pengendalian narkoba di Provinsi Jawa Timur. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya adalah agar lebih terfokus pada faktor yang menyebabkan perlunya pemerintahan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, dan sejauh mana tingkat keterlibatan masing-masing aktor dalam pemerintahan kolaboratif tersebut.