PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
| Main Author: | MUHAMMAD ALI RAHMAN, 031211132015 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/74161/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/74161/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/74161/ |
Daftar Isi:
- Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembahasan terbagi pada dua rumusan masalah, pertama analisis pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada intinya adalah ada pertimbangan hakim (ratio decidendi) yang keliru secara logika, dan juga tidak konsisten dengan pernyataannya dalam mendudukkan KPK sebagai bagian dari eksekutif. Kemudian pada pembahasan berikutnya adalah membahas mengenai akibat hukum terhadap KPK setelah berlakunya Putusan MK nomor 36/PUUXV/ 2017, yang pada intinya penggunaan hak angket DPR tidak mencakup alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.