ANALISIS PROSES AKUNTABILITAS DANA BANTUAN PEMERINTAH KEPADA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Pada DPC Partai Gerindra Kota Surabaya)
| Main Author: | Rizky Dwi Putra, 041411331176 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/73549/1/ABSTRAK_A.215%2018%20Put%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/73549/2/FULLTEXT_A.215%2018%20Put%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/73549/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik menyikapi adanya polemik mengenai rencana kenaikan dana bantuan partai politik hampir sepuluh kali lipat yang akan diberikan pada tahun anggaran 2018. Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian DPC Partai Gerindra Kota Surabaya yang berhak menerima bantuan keuangan partai politik dari pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait proses pengajuan, penggunaan hingga pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik di Kota Surabaya secara umum dan DPC Partai Gerindra Kota Surabaya secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) partai politik mendapati permasalahan dalam menggunakan dana bantuan karena tidak adanya buku pedoman penggunaan dana bantuan keuangan politik; (2) Terdapat partai politik terlambat mengumpulkan laporan pertanggungjawaban melebihi tenggat waktu yang diberikan; (3) Partai politik telah menggunakan dana bantuan keuangan yang diterimanya sesuai dengan peraturan dan telah melalui pemeriksaan BPK sehingga penggunaan dana bantuan yang diterima partai politik dapat dipertanggungjawabkan; (4) Dana bantuan partai politik yang diberikan pemerintah dapat menunjang keperluan operasional partai politik sehingga dapat meningkatkan profesionalitas partai politik penerima dana bantuan keuangan tersebut.