PENGGENAAN PAJAK HIBURAN MELALUI SIDAK DI TEMPAT KONSER OLEH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

Main Author: ERZHA DEVI SAFITRI, 041310213007
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2016
Subjects:
Online Access: http://repository.unair.ac.id/71085/1/ABSTRAK_FV.P.88%2016%20Qif%20p.pdf
http://repository.unair.ac.id/71085/2/FULLTEXT_FV.P.88%2016%20Qif%20p.pdf
http://repository.unair.ac.id/71085/
http://lib.unair.ac.id
Daftar Isi:
  • Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya, perpajakan diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Melalui undang undang dan peraturan lain yang telah ditetapkan, diharapkan pendapatan pajak dapat dimaksimalkan sehingga semakin banyak pembangunan yang berasal dari pajak dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Peran dari masyarakat dalam membayar pajak sangatlah diharapkan guna meningkatkan semua sektor pembangunan di Indonesia. Karena pada dasarnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara akan dikembalikan dalam bentuk sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Potensi pajak juga berasal dari setiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih mengetahui akan kondisi serta potensi yang ada pada setiap daerahnya sehingga dapat menguntungakan Pemerintah Daerah, karena di Indonesia Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu menggali potensi daerahnya dari semua sektor.