MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT X SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (KLIEN KKP BUDI TJIPTONO & REKAN)
Main Author: | ADAM DEWANGGA MENGGOLO, 151410713069 |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
, 2017
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/70931/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/70931/2/FV%20P%2005-18%20Men%20m.pdf http://repository.unair.ac.id/70931/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- 1. PT X selaku pemotong PPh Pasal 21 sudah teliti dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 sehingga tidak terjadi kesalahan hitung untuk PPh Pasal 21 atas THR. 2. PT X selaku pelapor belum bisa atau tidak dianjurkan melapaorkan menggunakan sistem e-SPT karena pegawai yang berstatus diatas PTKP tidak lebih dari 20 orang. 3. PT X telah memanfaatkan dan menerapkan peraturan terbaru dari Direktorat Jendral Pajak yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016. 4. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT X untuk masa pajak tidak pernah mengalami keterlambatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan. 3.2 Saran. Saran untuk PT X adalah sebagai berikut: 1. Agar