PEMBATASAN TREATY SHOPPING DALAM INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT
| Main Author: | JASMINE AMELIA ULFAH, 031311133153 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/61588/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/61588/2/FH.%20149-17%20Ulf%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/61588/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penanaman modal asing (foreign investment) atau kegiatan investasi internasional dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, negara penerima dengan negara asal investor mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang mencakup kegiatan investasi internasional dan disebut sebagai Perjanjian Investasi Internasional atau International Investment Agreement (IIA). IIA terdiri dari beberapa bentuk seperti Bilateral Investment Treaties (BIT), Free Trade Agreement (FTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Namun, bentuk IIA yang paling umum diterapkan oleh negara-negara adalah BIT. Apabila terdapat kemungkinan terjadinya sengketa terkait investasi internasional yang melibatkan negara penerima dengan investor asing di masa yang akan datang, maka BIT umumnya menunjuk arbitrase internasional sebagai forum yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang dikenal dengan istilah Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam ISDS adalah praktek treaty shopping. Praktek treaty shopping dapat ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar, terutama bagi pemerintah negara penerima. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis membahas karakteristik ISDS dalam konteks praktek treaty shopping serta menganalisis upaya pembatasan yang dapat dilakukan agar praktek ini tidak sampai merugikan negara penerima dalam pelaksanaan kegiatan investasi internasional.