SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
| Main Author: | LALU ZIAD RAHMAN GHOZALI, 031311133215 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/61438/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/61438/2/FH.%20126-17%20Gho%20s.pdf http://repository.unair.ac.id/61438/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah instrumen hukum utama dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Eksistensi Garis-Garis Besar Haluan Negara sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Karena dianggap berhasil menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional Garis- Garis Besar Haluan Negara rutin diterbitkan selama 5 (lima) tahun sekali pada zaman Orde Baru. Akibat amandemen terhadap UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak dapat diterbitkan kembali karena termasuk dalam materi amandemen. Pada tahun 2016 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan pendapat yang ingin mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional. Sementara Indonesia sejak 2004 telah memiliki instrumen hukum yang sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Apabila Garis-Garis Besar Haluan Negara ingin diterbitkan kembali, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melampaui kewenangan yang dimiliki dan tidak terdapat kepastian hukum terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah ada.