Lihat Juga

• PENGAKUAN INTERNASIONAL TERHADAP STATUS TIMOR-TIMUR SEBAGAI SUATU NEGARA MERDEKA (STUDI TENTANG OPSI PEMBERIAN OTONOMI LUAS ATAU MERDEKA ATAS TIMOR-TIMUR)
  oleh: INDRIANI SISWATI, -
  Terbitan: (1999)
• IMPLEMEENTASI PASAL 15 PKPU NNOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (STUDI DI KPU KOTA PALEMBANG)
  oleh: PRAKOSO, RIFKI ADIT, et al.
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK KEPADA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (STUDI KASUS KPAID SUMUT)
  oleh: Aqmalluddin, Renndy
  Terbitan: (2017)
• KEDAULATAN NEGARA KEPULAUAN ATAS HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN SAAT KONFLIK BERSENJATA
  oleh: ENNY NARWATI, SH., MH, 031070509
  Terbitan: (2018)