HASIL PEMERIKSAAN ASET BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA (BPYBDS) TERHADAP KOREKSI FISKAL ATAS BIAYA PENYUSUTAN ASET DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
| Main Author: | FEBRIYANA RAVANELY, 041310213036 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/56830/1/FV.P.%2065-16%20Rav%20h%20abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/56830/2/FV.P.%2065-16%20Rav%20h.pdf http://repository.unair.ac.id/56830/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- 3.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada BAB II mengenai permasalahan Penyusutan Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO), Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang diucapkan pada tanggal 8 Juli 2014 dengan No.Put.53956/PP/M.XIIIA/15/2014 menyatakan bahwa Aset BPYBDS PT PELINDO III (PERSERO) boleh dilakukan penyusutan terhitung sejak diperolehnya penghasilan atas penggunaan Aset BPYBDS tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 3.2 Saran Adapun saran yang diberikan untuk PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO), antara lain : 1. Mengenai kasus Aset BPYBDS tersebut, sebaiknya segera diajukan untuk menjadikaan Aset BPYBDS tersebut sebagai Aset resmi PT PELINDO III (PERSERO) melalui Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan. Sehingga akan jelas status mengenai Aset tersebut. 2. Pengarsipan data/dokumen lebih teratur sehingga data lama yang dibutuhkan tidak akan sulit untuk mencarinya. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan, dokumen perusahaan harus disimpan selama 10 tahun.