Cover Image

PENERTIBAN PKL DI SURABAYA

Main Author: BISMO ARI SULISTYO, 079815738
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2004
Subjects:
H1-99 Social sciences (General)
Online Access: http://repository.unair.ac.id/55845/1/Fis%20P%2024.04%20Sul%20P%282004%29.pdf
http://repository.unair.ac.id/55845/
http://lib.unair.ac.id
ctrlnum 55845
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unair.ac.id/55845/</relation><title>PENERTIBAN PKL DI SURABAYA</title><creator>BISMO ARI SULISTYO, 079815738</creator><subject>H1-99 Social sciences (General)</subject><description>Strat:egi yang dil.akukan Pernkot Surabaya untuk rnelaksanakan Operasi Penertiban Terpadu di bulan Februari 2002 rneliputi penyediaan sarana dan prasamna, bantwm dukungan dari berbagai instansi, penarnbahan dana operasionalserta penyusunan program-program dan tujuan-tujuan kebijakan. Pelaksanaan operasi penertiban terpadu dirnulai 2 Febroari 2002 dan berakhir 28 Februari 2002. Sasama penertiban rneliputi 3 wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Tirnur, UtaIa dan Selatan. Rasil penertiban adalah sebanyak 53.058 PKL rnernbongkar sendiri dagangannya dan 103.993 pedagang ditertibkan oleh pernkot, dengan kata lain dibongkar dan disita oleh pernkot Surabaya. Alasan yang digunakan lDltuk rnenem'bkan PKL adalah PKL rnengganggu keindahan kota, penyebab kernacetan, penyebab kekotonm dan kekurnuhan, sedangkan pernkot Surabaya tidak ingin citm kotanya kotor sehingga PKL dituding sebagai penyebab kekotnm tersebut. Maka PKL perlu ditem'bkan agar wajah kota tidak msak oleh keberadaan PKL. PKL sebagai target group kebijakan ini rnenolak penertiban ini, penolakan dapat dilihat ketilaJ. pelarangan beIjuaJan atau jam buk.a rnauplDl relokasi ternpat ditolak oleh PKL. Penolakan tersebut dikarenakan kepentingan PKL tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut. Kebijakan m'buat dengan tidak rnelibatkan PKL itu sendiri, sehingga kebijakan yang dikeluarkan bersifat elitis dan konsekuensinya PKL rnenolak kebijakan tersebut.</description><date>2004-06</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.unair.ac.id/55845/1/Fis%20P%2024.04%20Sul%20P%282004%29.pdf</identifier><identifier> BISMO ARI SULISTYO, 079815738 (2004) PENERTIBAN PKL DI SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. </identifier><relation>http://lib.unair.ac.id</relation><recordID>55845</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author BISMO ARI SULISTYO, 079815738
title PENERTIBAN PKL DI SURABAYA
publishDate 2004
topic H1-99 Social sciences (General)
url http://repository.unair.ac.id/55845/1/Fis%20P%2024.04%20Sul%20P%282004%29.pdf
http://repository.unair.ac.id/55845/
http://lib.unair.ac.id
contents Strat:egi yang dil.akukan Pernkot Surabaya untuk rnelaksanakan Operasi Penertiban Terpadu di bulan Februari 2002 rneliputi penyediaan sarana dan prasamna, bantwm dukungan dari berbagai instansi, penarnbahan dana operasionalserta penyusunan program-program dan tujuan-tujuan kebijakan. Pelaksanaan operasi penertiban terpadu dirnulai 2 Febroari 2002 dan berakhir 28 Februari 2002. Sasama penertiban rneliputi 3 wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Tirnur, UtaIa dan Selatan. Rasil penertiban adalah sebanyak 53.058 PKL rnernbongkar sendiri dagangannya dan 103.993 pedagang ditertibkan oleh pernkot, dengan kata lain dibongkar dan disita oleh pernkot Surabaya. Alasan yang digunakan lDltuk rnenem'bkan PKL adalah PKL rnengganggu keindahan kota, penyebab kernacetan, penyebab kekotonm dan kekurnuhan, sedangkan pernkot Surabaya tidak ingin citm kotanya kotor sehingga PKL dituding sebagai penyebab kekotnm tersebut. Maka PKL perlu ditem'bkan agar wajah kota tidak msak oleh keberadaan PKL. PKL sebagai target group kebijakan ini rnenolak penertiban ini, penolakan dapat dilihat ketilaJ. pelarangan beIjuaJan atau jam buk.a rnauplDl relokasi ternpat ditolak oleh PKL. Penolakan tersebut dikarenakan kepentingan PKL tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut. Kebijakan m'buat dengan tidak rnelibatkan PKL itu sendiri, sehingga kebijakan yang dikeluarkan bersifat elitis dan konsekuensinya PKL rnenolak kebijakan tersebut.
id IOS3215.55845
institution Universitas Airlangga
institution_id 33
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Airlangga
library_id 468
collection Airlangga Institutional Repositories
repository_id 3215
subject_area Adat Istiadat
Administrasi Negara dan Militer
Agama
city KOTA SURABAYA
province JAWA TIMUR
repoId IOS3215
first_indexed 2017-07-11T01:57:27Z
last_indexed 2017-07-11T01:57:27Z
recordtype dc
_version_ 1766059967142428672
score 17.538404

Lihat Juga