PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH
| Main Author: | ABDULLAH MAHRUS, 039714575 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2001
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/47626/1/KK%20Per%2005%2001%20Mah%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/47626/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Upaya hukum bagi pekerja atas keterlambatan pembayaran upah, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Perlama adalah dengan memberikan kewajiban pada pengusaha untuk membayar upah disertai dengan tambahan bunga. sebagaimana diatur dalam Pasal 1602 q B.W. dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981. Kedua adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kelja. sebagaimana diatur dalam Pasal 1603 p angka 3 B. W. dan Pasal 20 ayat (I) huruf c Kepmenaker 150 tahun 2000. Kel;ga adalah pihak pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar Wanprestasi.