BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI NAURU TAHUN 2001-2007
| Main Author: | Rahma Dwi Wulandari, 071211232004 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/41332/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/41332/2/FIS.HI.77-16%20Wul%20b.pdf http://repository.unair.ac.id/41332/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Nauru merupakan negara dengan perolehan pendapatan dari hasil tambang fosfat sebagai satu-satunya sumber daya mineral yang dimiliki. Eksplorasi besar-besaran secara terus-menerus membuat cadangan fosfat Nauru menipis hingga mengalami krisis ekonomi dan menjadikannya salah satu negara miskin di dunia. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan Nauru tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan bantuan luar negeri dari negara tetangganya. Selama ini, Australia menjadi negara major donor bagi Nauru. Peningkatan bantuan luar negeri Australia kepada Nauru secara signifikan dimulai ketika terjadi peristiwa Tampa Affairs dan perjanjian Pacific Solution. Jumlah besar bantuan luar negeri yang diperoleh ternyata tidak mampu mengatasi krisis ekonomi Nauru. Penelitian ini menelusuri faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bantuan luar negeri Australia tidak mampu mengatasi krisis ekonomi negara Nauru dengan menggunakan kombinasi dari teori bantuan luar negeri, konsep pembangunan MIRAB, konsep Neokolonialisme, dan teori ketergantungan. Peneliti mengajukan hipotesis bahwa bantuan luar negeri tidak mampu mengatasi krisis ekonomi Nauru karena Australia memiliki strategic benefits yang besar terhadap bantuan luar negerinya yang diwujudkan dalam perjanjian Pacific Solution yang juga menjadi sarana Neokolonialisme Australia kepada Nauru. Hipotesa selanjutnya adalah bahwa Nauru tidak memenuhi dua prasyarat domestik keberhasilan bantuan luar negeri yakni prasyarat demokrasi dan good governance serta Nauru yang mengalami ketergantungan terhadap bantuan luar negeri karena Nauru yang menjadi rentier state.