PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN
| Main Author: | IKA PERMANA SARI AGUSTININGSIH, 041211331062 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/41151/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/41151/2/A.233-16%20Agu%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/41151/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Dalam otonomi daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dalam menyampaikan laporan keuangan, pemerintah daerah perlu memperhatikan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Safitri, 2009; Nasution, 2009; Sukhemi, 2012; Mustofa, 2012; Sastra, 2013; Wahyuni, 2014; dan Sumiyati, 2015), namun hasilnya bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian pengelola keuangan di 65 SKPD di Kabupaten Pasuruan. Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 160 orang. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.