STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSISI DARI JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN TUBAN
| Main Author: | SRI MUSRIFAH, 071214453003 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/38899/2/gdlhub-gdl-s2-2014-musrifahsr-33756-6.abstr-k.pdf http://repository.unair.ac.id/38899/1/gdlhub-gdl-s2-2014-musrifahsr-33756-1.fulltext.pdf http://repository.unair.ac.id/38899/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini membahas tentang studi impelementasi kebijakan transisi dari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke jaminan kesehatan nasional (JKN)di Kabupaten Tuban. Lokasi penelitian di Kecamatan Bancar, Kecamatan Palang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, BPJS Kantor Cabang Bojonegoro, BPJS Kantor Layanan Operasional Kabupaten Tuban, BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Muhammadiyah Tuban dan dokter Erwin Era Prasetya sebagai rujukan Faskes tingkat perrtama BPJS di Tuban. Pemilihan topik studi impelementasi kebijakan transisi dari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kabupaten Tuban ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor sosial politik yang menyebabkan diambilnya kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjelaskan adanya kepentingan Negara untuk menyehatkan warga negaranya dan menjelaskan adanya implikasi politik dari kebijakan Jaminan Kesehatan daerah(Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap kesehatan warga Negara. Studi deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa kebijakan Jaminan KesehatanDaerah (Jamkesda) lahir karena Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin(Jamkesmas) dalam pelaksanaannya tidak mencakup semua masyarakat miskin. Karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat sehingga diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat dengan dana yang berasal dariAPBD masing-masing daerah. Sedangkan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) lahir dengan tujuan untuk mencapai universal health coverage (jaminan kesehatan bagi semua penduduk). Karena beberapa jaminan kesehatan yang ada belum menjamin tersedianya akses bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan Selain tujuan nasional tersebut, program JKN juga memiliki tujuan yang bersifat internasional, yaitu memenuhi kesepakatan pembangunan pembangunan millennium (MDG’s) serta untuk memenuhi syarat bagi cairnya pinjaman dana dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 1,4 Milyar US Dollar. Dalam perspektif bio-politik, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)adalah wujud tumbuhnya tanggung jawab negara dalam mengurusi kesehatan warga negaranya. Untuk itulah Negara perlu mengeluarkan seperangkat aturan sebagai wujud kontrol regulatif atas tubuh populasi. Adanya pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik dalam pembiayaan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) merupakan instrumen Negara untuk membuat kesejahteraan masyarakat. Ketika jadi instrumen Negara, kedua program ini sering digunakan oleh politisi untuk memenangi Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) atau mendapat legitimasi.