KEBERADAAN PASAL 15 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA DENGAN BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN
| Main Author: | ROSIDA, 030810525 N |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/38061/1/gdlhub-gdl-s2-2011-rosida-19883-tmk431-k.pdf http://repository.unair.ac.id/38061/2/gdlhub-gdl-s2-2011-rosida-16663-tmk4311.pdf http://repository.unair.ac.id/38061/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimaksudkan agar mampu seoptimal mungkin mengakomodir lembaga jaminan Hak Atas Tanah. Lahirnya Undang Undang ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Ketentuan yang mengatur Hak Atas Tanah yang belum terdaftar, diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, sebagai perwujudan dari kebijakan Pemerintah melalui pembentuk Undang Undang untuk mengakomodir penyaluran kredit dengan jaminan Hak Atas Tanah yang belum terdaftar, antara lain Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah bekas hak milik adat. Dalam praktiknya ternyata bidang tanah bekas hak milik adat tersebut sulit dijadikan objek Hak Tanggungan untuk melindungi kepentingan kreditor. Untuk mengetahui kendala sulitnya hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas Hak Milik Adat dijadikan sebagai agunan kredit, penulis melakukan kajian berdasarkan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, membantu penulis untuk memaparkan dan menganalisa kesulitan tersebut diatas dari sudut pandang peraturan perundang undangan yang berlaku dibandingkan dengan praktik kenotariatan