Daftar Isi:
  • Untuk memenuhi pembagian kerja yang ideal dalam hal pemanfaatan tenaga Sub penyedia jasa pelaksana atau Subkontraktor dalam suatu kegiatan operasional proyek pembangunan jasa konstruksi dengan menandatangani sebuah kontrak oleh kedua belah pihak yang berfungsi sebagai hukum. Permasalahan yang terjadi adalah karena kedudukan Subkontraktor terbatas dengan privitas kontraktor maka membuat hak Subkontraktor dilanggar. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada masing-masing Pihak sebagai pelaku pekerjaan jasa konstruksi, baik dari sisi Burgerlijk Wetboek (BW) dan sisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan manambah wawasan bagi pembacanya.