Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten Bangkalan dengan ditinjau dari aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi program. Latar belakang dari pengambilan topik ini adalah karena masih banyak ditemuinya kasus gizi buruk di Kabupaten Bangkalan, bahkan Kabupaten Bangkalan menjadi penyumbang kasus gizi buruk tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dewasa ini telah menerapkan program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Namun dalam pelaksanaannya, program 1000 Hari Pertama Kehidupan masih banyak menemui hambatan sehingga implementasi yang dilakukan belum optimal. Penelitian ini mengkaji program 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan ditinjau dari aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa program 1000 Hari Pertama Kehidupan guna menekan persentase gizi buruk di Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dari aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena dari segi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta lingkungan kebijakan belum mendukung implementasi program. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi program 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk menekan persentase gizi buruk di Kabupaten Bangkalan, diantaranya adalah dari segi karakteristik masalah, masalah dalam implementasi program 1000 Hari Pertama Kehidupan memiliki tingkat kesulitan teknis yang cukup tinggi serta perilaku kelompok sasaran masih salah. Dari segi karakteristik kebijakan, tujuan program masih belum secara optimal tercapai, sumber daya keuangan terbatas, koordinasi yang terjalin diantara implementor belum optimal, serta Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum memiliki aturan keputusan yang mengikat antar OPD. Sedangkan dari segi lingkungan kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, serta teknologi belum mendukung implementasi program, serta dukungan publik belum optimal.