Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
| Main Author: | Sholekha, Anisa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://etheses.iainponorogo.ac.id/7832/1/UPLOAD.pdf http://etheses.iainponorogo.ac.id/7832/ |
Daftar Isi:
- Sholekha, Anisa. 2019 .”Tinjauan Mas{lah}ah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H. Kata Kunci : Mas{lah}ah, Peraturan Daerah, Retribusi Jasa Usaha Dalam kegiatan mu’a>malah banyak yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya, apakah sudah sesuai dengan konsep mas}lah}ah ataukah bertentangan. Seperti halnya pemberlakuan sistem penarikan retribusi oleh petugas pemungut retribusi kepada pedagang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Perda nomor 15 Tahun 2011. Akibat dari sistem tersebut banyak pedagang yang enggan membayar retribusi terutang yang mana tidak sesuai dengan isi Perda Pasal 61 tentang tata cara pembayaran. Begitupun pedagang juga tidak mendapatkan pelayanan atas retribusi yang ia bayarkan ke petugas sebagaimana dalam Perda pada Pasal 63 tentang pemanfaatan penerimaan retribusi. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut sehingga peneliti menyajikan pembahasan meliputi: pertama, tinjauan mas{lah}ah terhadap sistem penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kedua, tinjauan mas}lah}ah implementasi perda nomor 15 tahun 2011 pasal 63 mengenai kontribusi pemanfaatan retribusi terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tentang Retribusi Jasa Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian adalah lapangan, peneliti dalam penggalian data menggunakan observasi, wawancara kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan para pedagang kaki lima, serta metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen- dokumen lainnya terkait Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011. Dari hasil analisa data dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, sistem penarikan retribusi oleh petugas pemungut retribusi bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Balong kurang sesuai dengan mas{lah{ah’a>mmah. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem penarikan tersebut menimbulkan akibat banyaknya pedagang yang enggan untuk membayar utang retribusi karena merasa keberatan. Sehingga dana pemasukan ke kas daerah yang mana sebagai dana APBD menjadi terganggu. Kedua, dalam implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 tidak sesuai dengan mas}lah}ah al-h}ajjiyah. Hal tersebut karena penegak hukum yang kurang efektif dalam pengembalian kemanfaatan kepada para pedagang mengakibatkan para pedagang tidak mendapatkan bentuk fasilitas maupun pelayanan yang mana dapat digunakan mereka untuk mempermudah dalam aktifitas perdagangannya.