HUBUNGAN PERILAKU BIROKRASI DENGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG
| Main Author: | ALDI KEMAL AZHAR, 122010016 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unpas.ac.id/9979/1/abstrak.pdf http://repository.unpas.ac.id/9979/2/cover.pdf http://repository.unpas.ac.id/9979/3/bab%20I.pdf http://repository.unpas.ac.id/9979/4/bab%20II.pdf http://repository.unpas.ac.id/9979/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, diperoleh kenyataan bahwa pelayanan publik di daerah tersebut masih belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan data dan informasi tentang Hubungan Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Selain itu juga untuk meningkatkan dan juga mendapatkan gambaran nyata tentang usaha yang dilakukan. variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah perilaku birokrasi, perilaku birokrasi ialah hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. variabel terikat (y) dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan publik sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh perilaku birokrasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Deskriptif analisis teknik pengumpulan data dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 65 orang pegawai dengan menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil hitung angket dengan SPSS (Statistical Product and Service Solutions), wawancara dan observasi menunjukan bahwa terdapat hubungan yang besar antara perilaku birokrasi dengan kualitas pelayanan publik. Sedangkan faktor lain yang tidak terdefinisi, cukup mempengaruhi variabel kualitas pelayanan publik, selain variabel perilaku birokrasi. Dengan demikian, hipotesis konseptual mengenai hubungan perilaku birokrasi dengan kualitas pelayanan publik.