KUALITAS PELAYANAN DAN PENGENDALIAN REKOMENDASI GUBERNUR PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA BARAT
Main Author: | Irvan Niko Firmansyah, NPM: 159020020 |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.unpas.ac.id/47391/1/Artikel%20Irvan%20Niko%20Firmansyah_DIS%20copy.doc http://repository.unpas.ac.id/47391/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh atas peningkatan kualitas pelayanan publik, karena pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur penggerak organisasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Terdapat 197 jenis pelayanan izin dan non izin kepada masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, kualitas pelayanan eksisting masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat kita cermati dari masih banyaknya pengaduan-pengaduan dan keluhan pelayanan yang masuk terkait proses penerbitan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) serta banyaknya pengendalian dilapangan yang pelaksanaannya masih belum sesuai dengan rekomendasi. Keluhan, Pengaduan dan ketidaksesuaian rekomendasi dilapangan tersebut, tentunya perlu diminimalisir kembali guna lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan dan pengendalian yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat terhadap pemberian Rekomendasi Izin Pemanfaatan ruang KBU. Oleh karena itulah, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana kualitas pelayanan dan Pengendalian Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang KBU yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Penelitian ini menggunakan disain studi kualitatif (qualitative study) dengan penentuan informan penelitian menggunakan snow ball technique terhadap pihak penyelenggara pelayanan publik; pihak penerima layanan publik; dan pihak pemerhati kinerja pelayanan publik, terutama pelayanan publik yang terkait dengan pemberian Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang KBU. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara langsung yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode triangulasi para pengamat (triangulation of observers). Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakoptimalnya kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 10 dimensi yaitu : bukti fisik, keandalan, daya tanggap, kompetensi, sopan santun, kredibilitas, keamanan, akses, komunikasi, dan pemahaman terhadap pelanggan. Sedangkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian merupakan dimensi-dimensi penentu pengendalian rekomendasi izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara melalui Penerapan Strategi dengan pendekatan Teknologi, Inovasi dan Operasi. Dari hasil penelitian diperoleh dimensi baru berupa Dimensi Koordinasi Kelembagaan, Dimensi Pengawasan, Dimensi Kolaborasi dan dimensi Penindakan serta diversifikasi kebijakan melalui Model Kolaborasi GSMAL (Goverment, Society, Media, Academic and Law Enforcement). Kata kunci : Kualitas Pelayanan.