PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE)
Daftar Isi:
- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus disertai dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan Good Governance di Indonesia. Realitas yang terjadi selama proses pelaksanaan rekrutmen PNS di beberapa wilayah, dimana sejumlah ketentuan pelaksanaan UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana seharusnya dijalankan oleh pihak – pihak yang terkait langsung dalam proses penerimaan PNS, namun dalam kenyataannya kurang optimal. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa masalah, yaitu : bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntanbilitas dalam penyelenggaraan rekrutmen PNS di Kabupaten Cirebon ? , kendala apa yang dihadapi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntanbilitas dalam penyelenggaraan rekrutmen PNS di Kabupaten Cirebon ? , serta bagaimana sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami ? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analtis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepistakaan dan studi lapangan. Analisis dalam penelitian ini dianlisis dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan UU. No. 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP. No. 11 Tahun 2017 tentang PNS dikaitkan dengan prinsip good governance, pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan rekrutmen PNS dinilai belum terlaksana secara maksimal. Ditinjau dari segi keterbukaan informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, ditinjau dari pemahaman persyaratan rekrutmen PNS, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen PNS dilihat dari mekanisme pelaporan kinerja, kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku dan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Kata Kunci: Aparatur Sipil negara, Good Governance, Pegawai Negeri Sipil