PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KETIDAKPATUHAN TENTANG KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat)
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada pemerintah daerah yang berada di provinsi Jawa Barat. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan nonprobability sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi kalsik yang terdiri dari uji normalitas, uji Autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji T-test, uji F-test, analisis regresi linier berganda, dan koefisien determinasi. Banyaknya populasi dan sampel penelitian ini adalah 27 LKPD. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan sumber yang diperoleh melalui hasil data yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada pemerintah daerah yang berada di provinsi Jawa Barat. Besarnya pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 70,7 %, sedangkan besarnya pengaruh temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 17,4%. Sedangkan, besarnya pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA tentang ketentuan peraturan perundang-undangan secara simultan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 81%, dan sisanya sebesar 11,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini seperti misalnya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan(adequate disclosures). Kata Kunci:Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan PEMDA atas Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK.