Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung
| Main Author: | Dr. Ine Mariane, M.Si, Ine Mariane |
|---|---|
| Other Authors: | Dr. Purwowibowo, M.Si, Purwowibowo |
| Format: | BookSection PeerReviewed Book Image |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
PANDIVA BUKU
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unpas.ac.id/40241/1/Jejaring%20Kebijakan%20Implementasi%20MPMBS.doc http://repository.unpas.ac.id/40241/2/Jejaring%20Kebijakan%20Implementasi%20MPMBS.jpg http://repository.unpas.ac.id/40241/ |
Daftar Isi:
- Buku ini membahas kondisi kebijakan dan implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. Dengan pendekatan kualitatif, datanya bersifat deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. vii Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung me-lalui observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekuder diperoleh dari berbagai dokumentasi yang dianggap relevan dengan studi ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah Interactive Model of Analysis. Dalam studi ini, Penulis mempertahankan sejumlah dalil. Pertama, jejaring kebijakan diwujudkan melalui interaksi kolektif antar-stakeholders dengan memperhatikan variabel kebijakan ideal, sasaran, organisasi pelaksana, dan lingkungan kebijakan. Kedua, keberhasilan jejaring kebijakan ditentukan oleh kepercayaan, komitmen, sumberdaya, aturan, sistem nilai, pemimpin yang inovatif, kepentingan publik, serta pemerataan kesempatan. Ketiga, kepercayaan publik dibangun melalui human relations, kejelasan tujuan, dan komitmen atas nilai yang ditetapkan. Keempat, pelayanan publik yang baik berdampak positif pada perkembangan dunia pendidikan dengan memperhatikan kepentingan publik. Kelima, sistem nilai mempengaruhi pen-capaian tujuan kegiatan di dalam interaksi sosial. Keenam, jiwa kewirausahaan diperlukan oleh pimpinan di dalam kegiatan tata kelola pemerintahan. Ketujuh, pendidikan yang berkarakter akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.