PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA PULOSARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Main Author: Irfan Sodikin, 141000233
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://repository.unpas.ac.id/33748/1/H.%20BAB%20III.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/2/G.%20BAB%20II.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/2/K.%20%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/3/I.%20%20%20BAB%20IV.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/3/A.%20COVER.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/3/J.%20%20%20BAB%20V.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/4/D.%20DAFTAR%20ISI.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/5/F.%20%20BAB%20I.pdf
http://repository.unpas.ac.id/33748/
Daftar Isi:
  • Perkembangan industri di Indonesia berkembang pesat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, berbagai dampakpun dapat dirasakan baik dampak positif maupun negatif. Permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten bandung akibat pencemaran limbah industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak pencemaran limbah industri PT.Almanakmas Indah terhadap masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Masyarakat akibat pencemaran limbah industri PT.Almanakmas Indah yang terjadi di Situ Cileunca Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Dokumen (Document Research) serta melakukan penelitan lapangan berupa wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah telah melakukan perlindungan hukum dengan cara membuat UndangUndang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai payung hukum bagi semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, namun peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung karena secara pelaksanaan pengelolaan limbah industri yang dilakukan oleh PT.Almanakmas Indah tidak sejalan dengan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak yang terjadi akibat pembuangan limbah industri PT.Almanakmas Indah membuat warga tidak bisa menikmati air bersih serta terjadinya dampak kesehatan seperti gatal-gatal dan diare yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian pencemaran limbah industri PT.Almanakmas Indah terhadap Situ Cileunca yang telah dilakukan oleh mayarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung telah masuk dalam tahap teguran tertulis yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (DLH) sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 1365 KUHPerdata melalui adanya pembuktian. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pencemaran, Limbah, Industri, lingkungan Hidup