PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( PKB ) PADA UPTD SAMSAT KOTA BUKITTINGGI
| Main Author: | FELLYCIA, DINASTI JOHN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/8579/1/201405231152rd_prosedur%20penerimaan%20pajak%20kendaraan%20bermotor%20pkb%20pada%20uptd%20samsat%20kota%20bukittinggi.pdf http://scholar.unand.ac.id/8579/ |
Daftar Isi:
- Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan diselenggarakan dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perubahan dari pola dasar sentralistik ke desentralistik serta pelimpahan kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kewenangan moneter, fiskal dan bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi daerah memberikan kebebasan pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah membutuhkan biaya pembangunan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan biaya pembangunan secara nasional. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tersedianya dana yang memadai, baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah provinsi yang dilihat dari Pendapatan/Penerimaan Daerah.