Implementasi Hak Partisipasi Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman)
| Main Author: | GUSTI, RAHAYU |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/7280/1/1444.pdf http://scholar.unand.ac.id/7280/ |
Daftar Isi:
- Di Indonesia, partisipasi anak terjadi pada tingkat yang berbeda. Pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, LSM lokal dan internasional telah bekerja secara sendiri-sendiri maupun bersama untuk berupaya menghadirkan sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah sebagai pengemban tugas (duty bearer)8. Dalam konteks ini, partisipasi anak tidak sekedar mensyaratkan adanya kemampuan institusinya 7 Muharman, Op.Cit, hal.10. 8 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Op.Cit, hal. 27. 7 untuk menyuarakan dan menuntut hak-haknya semata tetapi juga perlu adanya sinergitas dengan insititusi komunitas atau pihak-pihak lain yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak9. Hal ini didasarkan agar tidak mendorong anak untuk langsung berhadap-hadapan dengan institusi negara sebagai penyandang tugas. Sinergitas antara partisipasi anak dengan komunitas dan pihak-pihak yang lain ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak dalam menuntut hak-haknya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai latar belakang tersebut dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman)’’.