PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK (STUDI DI NAGARI ALAHAN PANJANG, KECAMATAN LEMBAH GUMANTI, KABUPATEN SOLOK)
| Main Author: | ANDIKA, ALNAS |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/6299/1/1104.pdf http://scholar.unand.ac.id/6299/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Nagari Alahan Panjang, dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan untuk mengetahui faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam melaksanakan fungsi tersebut. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan nagari di Nagari Alahan Panjang, Badan Musyawarah Nagari diharapkan mampu untuk mewujudkan suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik di nagari tersebut dengan cara melaksanakan fungsi-fungsinya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya ini, BMN juga mendapatkan dorongan maupun hambatan-hambatan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal yang turut memengaruhi BMN dalam melaksanakan fungsifungsinya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, untuk melihat pencapaian fungsi-fungsi tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori tiga prinsip-prinsip utama good governance, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari Alahan Panjang dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang Baik sudah cukup baik, empat dari lima fungsi sudah menerapkan setidaknya satu atau lebih prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci: Fungsi, Badan Musyawarah Nagari, dan Good Governance