STUDI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG
| Main Author: | NILNA, RAHMI ISNA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/5733/1/891.pdf http://scholar.unand.ac.id/5733/ |
Daftar Isi:
- Tujuan Penelitian Diketahuinya masalah pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang. Metode Desain penelitian ini menggunakan desain studi kebijakan. Informan penelitian ini berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (Indepth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan menggunakan panduan wawancara. Hasil Ketersediaan input dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain. Komponen proses juga telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen pelaku kebijakan publik dengan mengikuti langkahlangkah pengembangan kawasan tanpa rokok. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Perda yang berisi tentang penetapan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, peran serta masyarakat dalam mendukung Perda, sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda, dan larangan iklan menyeluruh di Kota Padang Panjang, sudah berjalan dan diketahui oleh masyarakat, namun masih terdapat kelemahan terutama karena kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya sanksi yang diberlakukan. Kesimpulan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang sudah berjalan namun belum mencapai target yang maksimal karena belum diberlakukan sanksi yang tegas terhadap sasaran pelaksana Perda. Daftar Pustaka : 24 (2005-2011) Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Kebijakan Publik