LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2013
| Main Author: | SYAFNI, HARDIANTI PUTRI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/4603/1/1356.pdf http://scholar.unand.ac.id/4603/ |
Daftar Isi:
- Sebelum adanya desentralisasi, pemerintah Indonesia menerapkan sistem sentralisasi dimana sentralisasi merupakan wewenang tertinggi dan pengambilan keputusan di pegang oleh pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat merasa terhambat dalam pergerakan menuju kemajuan daerahnya. Sejak ditetapkan sistem otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat menerapkan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi khusus agar dapat mengatur dan mengurus tujuan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan pengalihan antara sentralisasi kepada desentralisasi, pemerintah juga menyerahkan wewenang tentang Pendidikan kepada daerah agar dapat mengurus serta menjalankan pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah masing-masing supaya masalah mengenai pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya dalam pendidikan.