ROYA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN SEBAGAI BUKTI HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
| Main Author: | Widia, Wiliandari |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/38431/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf http://scholar.unand.ac.id/38431/2/BAB%20I.pdf http://scholar.unand.ac.id/38431/3/BAB%20IV.pdf http://scholar.unand.ac.id/38431/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://scholar.unand.ac.id/38431/5/Skripsi%20Full.pdf http://scholar.unand.ac.id/38431/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah adanya Sertifikat tanah yang masih memuat catatan pembebanan Hak Tanggungan sekalipun kenyataannya tanah tersebut sudah bersih dari hak tanggungan karena belum di daftarkan roya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghapusan hak tanggungan (Roya) dalam praktek di Kabupaten Padang Pariaman, dan kendala-kendala yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman serta cara mengatasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris Alat pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan Kantor Notaris / PPAT Muhammad Yus SH . Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa Untuk pembuatan hak tanggungan diperlukan sertifikat sebagai jaminan di BPR karena dalam suatu perikatan kredit antara debitur dengan pihak bank harus dibuat secara tertulis yang mana dalam pemberian kredit bank harus memakai prinsip kehati-hatian yaitu 5 C: collateral, carakter, capacity, cash flow, condition, demikian sesuai dengan PBI 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011. PBI diatas mencakup perhitungan nilai agunan. Dan berdasarkan hasil penelitian juga, bahwa pelaksanaan penghapusan hak tanggungan (Roya) pada kantor pertanahan kabupaten padang pariaman sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.