PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II B TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
| Main Author: | GINOF, FEPRIAJ RAMADHAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/32198/1/COVER%20DAN%20ABSTRAK.pdf http://scholar.unand.ac.id/32198/2/BAB%20I.pdf http://scholar.unand.ac.id/32198/3/BAB%20IV.pdf http://scholar.unand.ac.id/32198/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://scholar.unand.ac.id/32198/5/SKRIPSI%20FULL.pdf http://scholar.unand.ac.id/32198/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karena anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam proses peradilan pidana, anak kadang diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak pendidikan anak pidana di LPKA klas IIB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak pendidikan anak pidana di LPKA klas IIB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, dan untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanan hak pendidikan anak pidana di LPKA klas IIB Tanjung Pati Kaupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan antara lain: 1) Pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA klas IIB Tanjung Pati adalah dilaksanakan secara formal dan non formal sehingga anak-anak ini nantinya dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya, 2) Kendala yang ditemui dalam pelaksanan hak pendidikan anak pidana di LPKA klas IIB Tanjung Pati adalah kurangnya kordinasi antara LPKA dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal pelaksanaan pendidikan formal, ketersediaan tenaga pengajar serta pengawasan yang harusnya terlaksana, 3) Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA IIB Tanjung Pati adalah pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota harus lebih serius untuk memperhatikan hak-hak anak pidana di dalam LPKA. Sedangkan untuk tenaga pengajar pihak LPKA sudah mengusahakannya dengan menjadikan staf dari LPKA itu sendiri untuk menjadi tenaga pengajar dengan syarat staf yang akan mengajar harus memiliki kompetensi untuk mengajar, dengan ketentuan minimal strata I atau sarjana.