TATA CARA PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA
| Main Author: | VICIA, AMELIYA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/28062/1/cover%20Tugas%20Akhir.pdf http://scholar.unand.ac.id/28062/2/BAB%20I.pdf http://scholar.unand.ac.id/28062/3/BAB%20V.pdf http://scholar.unand.ac.id/28062/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://scholar.unand.ac.id/28062/5/Tugas%20Akhir%20Full%20text.pdf http://scholar.unand.ac.id/28062/ |
Daftar Isi:
- Saat ini status Indonesia masih menjadi negara berkembang, yang dalam pembangunan nasionalnya masih memerlukan pembenahan. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bentuk pembangunan tersebut antara lain seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut, tentu saja dibutuhkan dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Menyiasati hal tersebut, negara harus mendapatkan sumber dana yang diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak menjadi dana andalan bagi negara. Dengan adanya pajak pembangunan infrastruktur seperti sekolah, akses jalan, puskesmas, dan lain-lain dapat dilakukan. Semakin banyak pajak yang dibayarkan, maka semakin banyak pula dana yang masuk ke kas negara, sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai.