Analisi Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada PDAM Kota Padang

Main Author: Popi, Kumala Sari
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2017
Subjects:
Online Access: http://scholar.unand.ac.id/27197/1/COVER.pdf
http://scholar.unand.ac.id/27197/2/BAB%201.pdf
http://scholar.unand.ac.id/27197/3/BAB%20V.pdf
http://scholar.unand.ac.id/27197/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://scholar.unand.ac.id/27197/5/TA%20FULL.pdf
http://scholar.unand.ac.id/27197/
Daftar Isi:
  • Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera,aman,tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya yang besar yang harus di gali terutama dari kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan stimulus yang kondusif bagi dunia usaha.