Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2015
| Main Author: | Deni, Febyansyah P |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/19086/1/ABSTRAK.pdf http://scholar.unand.ac.id/19086/2/BAB%20I.pdf http://scholar.unand.ac.id/19086/3/BAB%20V.pdf http://scholar.unand.ac.id/19086/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://scholar.unand.ac.id/19086/5/tesis%20okk.pdf http://scholar.unand.ac.id/19086/ |
Daftar Isi:
- Penilitian ini mencoba menganalisa peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2015. Tujuan penilitian untuk melihat perbandingan kesesuaian proses penyusunan APBD Kota Padang Panjang dengan peraturan yang berlaku dan perbandingan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum dan setelah pembahasan oleh TAPD bersama SKPD terkait, dengan menggunakan metode deskriptif dan perpaduan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis tersebut dikaitkan dengan wawancara mendalam dengan TAPD dan SKPD untuk mengetahui sejauhmana peranan TAPD dalam menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA PPA dan dokumen perencanaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemui ketidaksesuaian jadwal dan tahapan penyusunan APBD Kota Padang Panjang dibandingkan dengan peraturan berlaku yang berimplikasi pada kurang maksimalnya peran TAPD pada saat pembahasaan RKA-SKPD. Dilihat dari analisis peran TAPD dalam menilai usulan anggaran SKPD menunjukkan masih kurangnya peranan TAPD untuk sinkronisasi RKPD dengan KUA-PPA. Disamping itu dari hasil wawancara diketahui TAPD tidak mengacu kepada Analisis Standar Belanja (ASB) dan kurangnya ketelitian TAPD dalam menelaah indikator kinerja pada beberapa RKA-SKPD. Dari 6 (enam) SKPD yang diteliti, TAPD Kota Padang Panjang telah berperan dalam meniliti dan menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan rancangan program prioritas pembangunan dan patokan batas maksimal anggaran yang dimuat dalam KUA PPA. Dengan mengarahkan 56% alokasi belanja langsung dari total keseluruhan APBD juga menunjukkan TAPD telah berperan cukup baik dalam menilai usulan anggaran SKPD.