Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang
| Main Author: | Siti, Fatma Azrianori |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/17471/2/BAB%20I.compressed.pdf http://scholar.unand.ac.id/17471/3/BAB%20V.compressed.pdf http://scholar.unand.ac.id/17471/6/DAFTAR%20PUSTAKA.compressed.pdf http://scholar.unand.ac.id/17471/7/TA%20FIX%20UTY.compressed.pdf http://scholar.unand.ac.id/17471/ |
Daftar Isi:
- Setiap perusahaan maupun instansi pasti melaksanakan pengeluaran. Dalam hal ini pengeluaran yang terdapat di suatu instansi terdiri dari Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang dan Pengeluaran Langsung. Dalam pelaksanaan untuk melakukan penerbitan SP2D. SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank presepsi yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh KPPN selaku kuasa BUN. SP2D sendiri terdiri dari SP2D Uang Persediaan (SP2D–UP), SP2D Ganti Uang (SP2D–GU), SP2D Tambahan Uang (SP2D–TU), SP2D Langsung (SP2D–LS) Barang dan Jasa dan SP2D Langsung (SP2D–LS) Gaji dan Tunjangan. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Karena prosedur penerbitan SP2D sangat dibutuhkan untuk dipatuhi dalam pelaksanaan APBN, sehingga penulis mengetahui lebih banyak tentang prosedur penerbitan SP2D. Atas dasar uraian diatas penulis mengambil judul “PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG“