SISTEM DAN PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (SAMSAT) DI BUKITTINGGI

Main Author: ADE, FIRDAUS
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2016
Subjects:
Online Access: http://scholar.unand.ac.id/16567/1/1.%20BAB%20I%20%28pendahuluan%29.pdf
http://scholar.unand.ac.id/16567/2/2.%20BAB%20V.pdf
http://scholar.unand.ac.id/16567/3/3.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20versi%201.pdf
http://scholar.unand.ac.id/16567/4/4.%20TA%20FULL%20UPLOAD.pdf
http://scholar.unand.ac.id/16567/
Daftar Isi:
  • Pelaksaan Otonomi Daerah yang terdapat di Indonesia dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Proses penyerahan kewenangan ini bermaksud untuk melaksanakan Desentralisasi. Salah satu bentuk wujud dari program Desentralisasi di bidang Fiskal yaitu melalui penyerahan kewenangan kepada daerah untuk menggali sendiri potensi yang ada di daerah bersangkutan, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.