SISTEM DAN PROSES AKUNTANSI PADA BENDAHARA PENGELUARAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
| Main Author: | VICTOR, JODI PRADANA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/15567/1/2208201621.pdf http://scholar.unand.ac.id/15567/ |
Daftar Isi:
- Kelemahan pelaporan keuangan manual adalah proses pengerjaan pelaporan dilakukan secara bertahap dengan proses yang lama dan jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan, maka BUD akan lambat juga dalam menyelesaikan laporan keuangan gabungan Informasi publik merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memberikan ruang sebesar–besarnya terhadap siapa saja yang mengiginkan informasi tersebut. Regulasi–regulasi terkait dengan prosedur pelaporan keuangan diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Sistem Pencatatan dan PMK Nomor 238/05 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Seperti yang diketahui, begitu banyaknya kasus–kasus keuangan yang merugikan Negara yang terindikasi dari kurang baiknya penyajian informasi keuangan bahkan percobaan rekayasa untuk kepentingan perorangan bahkan golongan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa begitu mudahnya merekayasa/memanipulasi sistem pencatatan keuangan. Itu berarti menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi di Negara ini. Pentingnya mempelajari akuntansi pemerintahan ini terlepas dari latar belakang syarat kelulusan penulis dari program Diploma III Universitas Andalas dan sebagai warga Negara yang baik, kita berhak untuk mengetahui dan mengaspirasikan pendapat bila terjadi pelanggaran–pelanggaran dalam penyajian informasi kepada publik.