PROSEDUR EVALUASI ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT
| Main Author: | RETNO, NILAM SARI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/15477/1/BAB%20I.pdf http://scholar.unand.ac.id/15477/2/BAB%20IV.pdf http://scholar.unand.ac.id/15477/3/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://scholar.unand.ac.id/15477/4/TA%20Fix.pdf http://scholar.unand.ac.id/15477/ |
Daftar Isi:
- Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut adalah kebanyakan berupa praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sumatera Barat merupakan instansi vertikal di provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala BPKP. Tugas BPKP Sumatera Barat adalah melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan undangundang yang berlaku.