PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA HOTEL GRAND KARTINI DI KOTA BUKITTINGGI
| Main Author: | PUTRI, DETTI RAHMADIL FITRI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/1450/1/201512221213nd_putri%20pdf-ilovepdf-compressed.pdf http://scholar.unand.ac.id/1450/ |
Daftar Isi:
- Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dalam Pasal 18B UUD 1945, menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang”. Dalam Rangka penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, maka pemerintah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaann dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).