PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SOLOK
| Main Author: | RIRIN, SETIA PRATIWI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/14329/1/201503121136th_tugas%20akhir%20ririn%20setia%20pratiwi%201100522025.pdf http://scholar.unand.ac.id/14329/ |
Daftar Isi:
- Dari zaman feodalisme dan penjajahan, sudah ada berbagai pungutan (waktu itu disebut upeti). Walaupun lebih dimanfaatkan untuk kepentingan raja atau keluarganya, pada prakteknya pungutan tersebut digunakan untuk membiayai roda pemerintahan dan ideologi yang disusunnya. Di dalam sejarah internasional, pajak muncul dari kebutuhan akan munculnya sumber dana yang terjamin untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Sumber dana tersebut tidak hanya bisa diandalkan dari bentuk-bentuk usaha sehingga butuh campur tangan dari rakyatnya. Pasar era 60-an Indonesia bertekad untuk memajukan negaranya dengan modal dan kekuatan sendiri. Terbukti dengan keluarnya Indonesia dari PBB dan organisasi keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia). Tetapi hal itu tidak bertahan lama. Tahun 1980-an perekonomian indonesia sangat dipengaruhi oleh paham kebijakan liberal dan global. Pengambilan kebijakan masih memandang urgensi modal dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi serta menjalankan pembangunan bagi masyarakat banyak.