PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG (SPP-TU) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
| Main Author: | rahmat, hidayad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/14118/1/ABSTRAK.pdf http://scholar.unand.ac.id/14118/2/BAB%20I.pdf http://scholar.unand.ac.id/14118/3/BAB%20V.pdf http://scholar.unand.ac.id/14118/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://scholar.unand.ac.id/14118/5/TUGAS%20AKHIR.pdf http://scholar.unand.ac.id/14118/ |
Daftar Isi:
- Sejauh pengamatan penulis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Sistem Pengeluaran Kas Daerah menggunakan subsistem Tambah Uang (TU).Disnaterkertrans khususnya dinas bidang sosial dalam menjalankan program kerjanya pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam hal ini dibutuhkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisi permintaan pembayaran dari tiap bidang dalam suatu SKPD yang anggarannya telah ditetapkan dalam APBD.Maka berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPDbendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran-TambahUang (SPP-TU) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Hal tersebut dilakukan sebagai pengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan serta telah diverifikasi dan disyahkan pertangungjawabannya. Sehingga jumlah uang persediaan jumlahnya relatif sama setiap bulannya sampai batas anggaran maksimal yang telah ditetapkan. Melihat fenomena tersebut, penulis sangat tertarik untuk menindaklanjuti penelitian.Penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur pengajuan SPP-TU tersebut secara detail.Penulis juga ingin membandingkan praktek