MEKANISME PEMBAYARAN (LS) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI ( GAJI DAN TUNJANGAN ) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT
| Main Author: | FITRI, JUNIATI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/13950/1/CRV0033.pdf http://scholar.unand.ac.id/13950/ |
Daftar Isi:
- Ruang lingkup reformasi meliput perubahan struktur anggaran dan proses penganggaran. Perubahan ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output yang ditetapkan. Perubahan tersebut berpegang pada prinsip manajemen keuangan daerah yaitu akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung berupa rencana yang diperkirakan untuk satu periode tertentu, beserta usulan, cara2 cara memenuhi penerimaan dan pengeluaran tersebut. APBD merupakan inti keuangan yang berisikan informasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, karena itu kedudukan APBD dalam keuangan Pemerintah cukup tinggi. pelaksanaan anggaran merupakan tahap kedua dari siklus APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD oleh Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Anggaran merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh SKPD masing-masing yang berupa rencana yang akan diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi penerimaan dan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode tertentu beserta bagaimana cara untuk memenuhi penerimaan dan pengeluaran.