PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Kasus di Polresta Solok)
| Main Author: | RESTY, LISTYANINGR |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/13561/1/201502160924th_skripsi%20resty%20listyaningrum.pdf http://scholar.unand.ac.id/13561/ |
Daftar Isi:
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.